dinas keuangan daerah. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Drs. dinas keuangan daerah

Tegal tahun anggaran 2022. DPKKD kabupaten Aceh Selatan merupakan sebuah SKPD yang mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan program perencanaan penganggaran keuangan, baik jangka. 9. Menggantikan Permendagri No 98 Tahun 2018, kini ditetapkanlah ketentuan penerapan berbentuk Permendagri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan. Jabatan : Kepala Dinas b. Margonda Raya No. Kegiatan Apel Kendaraan Dinas sebagai tindaklanjut dalam Pengamanan Barang Milik Daerah 27 December 2022. 1 Wates, Telp: (0274) 773221 Fax (0274) 773221 Email: bkad@kulonprogokab. P. Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012). 9. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH. Daerah; g. Istilah-istilah ini baiknya diketahui oleh Anda yang bertugas sebagai pengelola arsip di sekolah atau tenaga. Permendagri No. Senin, 12/September/2022. 000,00 29. 2022: Pemerintah Kabupaten Malang. 119-218. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai melalui prakarsa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banggai menggelar rapat koordinasi (rakor) Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022, di Estrella Hotel and Conference, Kelurahan Tanjung Tuwis,. BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJASumber pendapatan daerah terdiri atas sumber-sumber keuangan, sebagai berikut: Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainnya. tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021. ISSN Cetak : 1978-6579. E 10101000 DINAS PENDIDIKAN. H. Bapak Ir. 2. Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun. Komputer & Printer 2. keuangan daerah pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau. DPPKAD mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pada tingkat pemerintah daerah, satuan kerja yang bertanggungjawab menyelenggarakan akuntansi adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), satuan kerja ini dapat berupa Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) atau pada banyak pemerintah daerah berupa Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan dan. c. Kepala UPT Dinas atau Badan menyelenggarakan fungsi:1. mengoordinasikan dan mengarahkan pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian pada Badan Pengelola. 2. 17: Nominatif Struktural Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Oktober 2018: Lihat: 1. Sekretariat mempunyai tugas pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, urusan keuangan, dan urusan perencanaan dan pelaporan. blogspot. Fungsi : Menyelenggarakan fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 13. HAMKA Pasal 1 PP 58/2005 f 2 KEUANGAN DAERAH adalah Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka. Biaya operasional. Abstraksi Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). 1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 5) Tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan 6) Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolan keuangan daerah (PDF) PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAN KEUANGAN DAERAH | SBPK JAKARTA PUSAT - Academia. Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Si WAKIL BUPATI Facebook-f Twitter Dribbble Behance Dr. Urgensi UU NO 17 Tahun 2003 Berdasarkan UU No. Umum ». Memasuki Tahun Anggaran 2017, nomenklatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan. 4. kepala badan keuangan dan aset daerah : andi rahmat saleh, se. SK Kepala Daerah tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2021; Tahun 2022. ( 1) Badan Keuangan Daerah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada. Gambaran Umum. idTujuan pada penelitian yaitu guna mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan. seorang kepala dinas serta berada dibawah. pelaksanaan pelayanan umum bidang keuangan dan aset daerah, c. Tugas: 2. Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2021 (Audited) iv 6. si. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola keuangan Daerah. Perwakilan No. 24 Pasuruan, Telp. Namun terdapat permasalahan keuangan daerah yang dihadapi Pemkab Gayo Lues yang disebabkan oleh ketidaksiapan dalam melaksanakan otonomi daerah. Gd Prijadi Praptosuhardo II Lt. 11. SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA DEPOK, Menimbang : a. 1 Keuangan dan Aset Daerah Guru Guru Km 3,5 Talang Banyu (DPPKAD) Dinas Perhubungan Komunikasi dan 2 Jl. Keuangan Daerah Keuangan daerah merupakan elemen penting bagi kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah. Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, serta pembinaan pelaksanaan tugas sesuai denganlingkup tugasnya. Badan Daerah Kota Depok; 1. Badan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Jenis data dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. L. 1. (2021). 16 Januari 2020 WIB. Dinas/ Badan/ - Pelayanan Administrasi Perkantoran (melalui Perjalanan Dinas dan Administrasi Umum . Dinas Perhubungan, Pariwisata komunikasi dan Informasi; Dinas Ketenagakerjaan; Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura; Dinas Perikanan dan Kelautan; Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral; Dinas Keuangan dan Aset Daerah; Dinas Peternakan dan Perkebunan; Dinas. 6. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Unduh. Keuangan Daerah Keuangan daerah merupakan elemen penting bagi kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah. 54 mb:. Pasal 2. Fungsi. Permendagri No. : 1. APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022; APBD Murni TA 2022; APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022; Laporan Keuangan. Gaji dan Tunjangan. Badan Keuangan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota. Hal tersebut tercermin di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 2012. 12Andi Muhammad Arsjad merupakan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Connect: Dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi SelatanTata Kerja Unit Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi JawaTengah 2. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. penyiapan bahan. Disebutkan sebagai negara kesatuan. Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain: 1. bidang Pendapatan Lain-Lain; f. keuangan daerah SKPD yang ada di Kota Pariaman saja, yaitu bendaharaWebsite resmi PPID DKI Jakarta. Dinas-Dinas Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu instansi yang melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah. Dinas Kesehatan telah melakukan transaksi pengeluaran kas sebagai berikut: 8 2. Transparansi Keuangan. See full list on mbizmarket. 2. Rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap Dana Pusat dan Dana Provinsi 45,41% 80,27% 65,60% 3 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan. Tinggi; b. Sekretariat terdiri atas : a) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian; dan b) Kelompok Jabatan Fungsional 3. 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Sintang. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten. 12 Nov. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018 A. comBiro Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta: 021 3822520: 021 3857144: Gedung Balaikota Blok G Lantai 12, Jl. 237 6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang. 1. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 000 Transportasi Dalam Daerah 1 Tahun 16. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - Kotawaringin Barat. Data keuangan Pemerintah Provinsi bersumber dari data administrasi Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan. Pengaduan dan Aspirasi. Hal : Undangan Bimbingan Teknis Keuangan Daerah Online Tahap 1 Yth. Kepala Badan/Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota sesuai daerah terlampir Sebagai salah satu upaya Pemerintah Pusat dalam mendukung peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah, Kementerian. 155. 5 Kantor/ Bagian di Kabupaten Bantul dan tersedianya. Selain itu, implementasi dari cash management system (CMS) juga membuat pengelolaan keuangan daerah di dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Sleman menjadi lebih efisien. Akuntansi Keuangan Daerah Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bulukumba”. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 3. kepada kelengkapan, yaitu melalui SIMDA Data laporan keuangan dinas dapat diperoleh secara lengkap, berdampak kepada manfaat umpan balik, yaitu Melaluidaerah, sehingga keuangan daerah di Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo, belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapiran masyarakat. PENGERTIAN PENGELOLA KEUANGAN 1. 2012. Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 4. 1 Sejarah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang sudah ada sejak zaman Kolonial Hindia Belanda, dahulu bernama Belasting Dients. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. data sekunder diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dari Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah(DPKD) Kabupaten Wonogiri 2. 2. 1. BAB I . Skripsi yang penulis ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan. Menurut Mardiasmo (2009:34), perubahan. Optimalisasi Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Herdi Setiawan dan Tri Sukirno Putro) 132 Jurnal Kebijakan Publik, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2013, hlm. Dinas daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah. PejabatPengelolaKeuanganDaerah(PPKD)atauKuasa Pengguna Anggaran (KPA); 1. STAF. Lokasi kegiatan penyusunan laporan keuangan perangkat daerah adalah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal F. Kes SEKRETARIS DAERAH Facebook-f Twitter Dribbble Behance STAF AHLI BUPATI Dr. 000 16. pengelolaan keuangan dan aset daerah. Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Kementerian Keuangan RI; Kementerian Dalam Negeri RI; Badan Pemeriksa Keuangan; Pemprov Sumbar; DPPKA Kota Payakumbuh; DPKA Kota Padang; Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri;Website resmi PPID DKI Jakarta. ,MM, selaku Kepala Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Dan Anggaran Daerah Kabupaten Luwu Utara yang telah memberikan kesempatan, bantuan, dan arahan serta pengumpulan data selama melakukan penelitian. 000. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Sekretariat DPRD sebesar Rp. 030. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPK). Artikel Penelitian, Politeknik Harapan Bersama Tegal . Direktorat Jenderal Bina Keuangan. SOP Pengajuan SPP-SPM TU (Tambah Uang) 1. PPID DKI JAKARTA Jl. Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tegal. Oleh karena itu kegiatan peningkatan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan hal yang mutlak diperlukan untuk mendukung kelancaran pembangunan masyarakat menuju keadilan dan kemakmuran yang adil dan merata. keuangan daerah sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 dilihat dari rasio efektivitas dan rasio efisiensi keuangan. Berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 147 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah. Badan Kepegawaian dan Diklat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. “Kami berharap, dengan kehadiran beliau, maka pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan Permendagri itu bisa terlaksana dengan baik, sehingga memperkecil kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya. Senin, 30 Januari 2023 430 Dibaca Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. bogorkab. Namun, tidak terdapat perbedaan kinerja keuangandilihat dari rasio kemandirian keuangan dan rasio derajat desentralisasi fiskal. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Mauritz Panjaitan. 000 SERTA KEMAMPUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012) Mentari Yosephen Sijabat, Choirul Saleh, Abdul Wachid Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut: a. Prinsip Keuangan Daerah. akuntabel,. More. 17403153039, pembimbing Dyah Pravitasari, S. 200. Mulai dari perencanaan, penyusunan, dan. 418,72 M: 264. Dinas Pertanian 12. Pembinaan penatausahaan keuangan daerah dilakukan dengan beberapa metode pelaksanaan yaitu : 1) Pengumpulan daftar peserta. Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah salah satu Perangkat Daerah baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88 Tahun 2016 merupakan lembaga yang mempunyai tigas pokok untuk "Membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan. June 23, 2022. go. 1. Dinas Pariwisata 11. ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP DAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH PADA BADA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG. 09 Tegal Telp/Fax (0283) 352000 Abstrak tidak. Teddy Sudarsono, M. kinerja keuangan pada kantor dinas pendapatan daerah kota bitung. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna. Kemampuan Keuangan Daerah di Kota Jambi Dalam Melaksanakan Otonomi [email protected] tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Analis Keuangan Pusat dan Daerah mempunyai fungsi: (a) perencanaan programkegiatan dan anggaran di bagian keuangan dan aset; (b) pengelolaan dan. Jumat, 17 Maret 2023110 Dibaca. 71 Tahun 2010. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Laporan Keuangan Daerah. 8-9 Jakarta, DKI Jakarta, 10110 Telp: +62 21 382 3252 / 382 3146 - Fax: +62 21 382 3252 Email: ppid@jakarta. , MH bersama Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy, SE menerima penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022 yang bertempat di Kantor BPK Perwakilan Jawa. SEJARAH PEMBENTUKAN BPKAD Kantor Badan penggelola keuangan dan Aset Daerah berkedududukan di Jalan Perintis Nomor 05 KM.